//
you're reading...
anggaran, bLog, country, dEmokrasi, e-goverment, eKsekutif, hAm, indonesia, kEpemimpinan, kEwarganegaraan, lEgislatif, mAnajemen, money, pEndidikan, pEringkat iNdonesia, pOlitik, readiness, saing, sumber daya, teknologi, uang

Suara mahasiswa 002 : Mengkritisi Clean and Good Governance di Indonesia

Maksud CGG

Fenomena demokrasi yang ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan fenomena globalisasi yang ditandai dengan saling ketergantungan (interdependency) antar bangsa terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktifitas bisnis dewasa ini menuntut adanya perubahan tata cara dan sikap tindak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan state (negara atau pemerintah) pada posisi yang dominan, dimana pemerintah tidak hanya berperan selaku regulator dan fasilitator tetapi sekaligus juga sebagai aktor, telah menjadikan masyarakat sebagai pihak yang amat diabaikan dalam setiap proses pembangunan.

Kondisi dimana pemerintah memiliki perananan yang dominan tersebut ternyata tidak lantas menjadikan pemerintah mampu menjalankan tugas mulianya untuk mensejahterakan rakyat, yang terjadi justru pimpinan politik dan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat banyak yang menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Akibatnya timbullah berbagai macam masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi serta pelayanan publik yang tak kunjung memuaskan pelanggan utamanya (masyarakat).

Kenyataan-kenyataan tersebut telah mendorong semakin massifnya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih dengan mengubah posisi hubungan antara pemerintah dan warga negara yang semula bersifat hirarkis menjadi hiteraksis dimana terjadi “pembagian peran” antara state (negara/ pemerintah), society (masyarakat) dan private sector (dunia usaha). Posisi hubungan yang bersifat hirarkis antara negara dan warga negara tersebut menurut Sadu Wasistiono (2004 : 53) tidak lepas dari sifat dan pengertian kata “pemerintahan” (government) yang memang harus memerintah. Dengan memerintah, terjadi hubungan yang bersifat hirarkis. Pemerintah yang memerintah berada di atas, sedangkan masyarakat yang diperintah berada di bawah. Ini merupakan pola pikir yang diwariskan secara turun temurun, secara sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan secara intensif pada masa penjajahan dahulu dan dilanjutkan pada masa pemerintahan represif.

Pola pemerintah dan kepemerintahan tersebut harus berubah dengan prinsip clean and good goverment, untuk mewujudkan bangsa Indonesia sesuai dengan cita – cita bangsa sesuai yang terdapat pada Undang – undang dasar 1945. Dalam perkembanganya muncul istilah governance, yang menjadikan istilah yang populer sekarang good governance and clean government.

Pengertian CGG

Good governance memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari (M.M. Billah, 1996 : 40).

Sementara itu menurut World Bank, good governance diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa “governance” adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat (Sadu W, 2004 : 54).

Sejalan dengan pendapat World Bank tersebut, UNDP mendefinisikannya sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels (penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua level (tingkatan)”.

Menurut definisi UNDP tersebut, governance mempunyai tiga kaki yaitu ekonomi, politik dan administrasi. Political authority meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Economic authority meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi penyelenggaraan ekonomi. Aspek ekonomi mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality life. Adapun administrative authority mencakup sistem implementasi kebijakan (Kushandajani dalam Teguh Y, 2001 : 67).

Sedangkan domain dari governance meliputi institusi negara atau pemerintah (state), sektor swasta atau dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam penciptaan kondisi politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta berperan dalam penciptaan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Dari pengertian-pengertian tersebut, good governance menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/ pemerintah (state), sektor swasta/ dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Dengan demikian, paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/ dunia usaha dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya.

Sebagaimana konsepsi PBB tentang good governance adalah hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Harmonis berarti adanya sinergi kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan konstruktif adalah sikap hakiki mengacu pada keinginan untuk membuat sesuatu yang lebih baik dan terus lebih baik. Jadi terminologi tersebut adalah tentang cara melihat standar pencapaian dari suatu masyarakat dalam batas administrasi pemerintahannya. Pemerintahan yang baik adalah bukan hanya muncul dari aparatur pemerintah itu sendiri melainkan juga secara serentak dalam satu kesatuan dengan swasta dan masyarakatnya.

Intinya, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu, good governance akan tercipta manakala di antara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan seperti ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain, memiliki keseimbangan dalam proses checks and balances dan tidak boleh satupun di antara mereka yang memiliki kontrol absolut. Paling tidak terdapat tiga pola dasar yang perlu di kembangkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Yang pertama, transparansi (transparency), yang kedua, pertanggungjawaban yang jelas (accountability), dan ketiga, partisipasi dalam proses demokrasi, serta kemampuan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik.

Kondisi CGG di Indonesia

Kondisi pemerintahan Indonesia sekarang ini sangatlah berfariasi, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, sosial dan kebudayaan yang beragam keadaannya. Kondisi pemerintahan yang demikian itu bayak disebabkan dari banyak faktor, dimana akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Dalam bidang ekonomi

Negara Indonesia mengalami krisis ekonomi II akibat dari Negara Amerika yang telah mengalami resesi, hal ini diperparah dari sisi pemerintahan Indonesia yang bekerja tidak solid, mementingkan diri sendiri, kelompoknya masing-masing (partai), serta kebijakan-kebijakan yang mengandung isu-isu politis yang membuat Negara ini akan semakin kacau. Hal ini terlihat dengan di mulainya krisis pangan di beberapa wilayah di Indonesia. Kondisi Negara Indonesia menjelang pemilu yang kestabilan poltiknya sangat mengenaskan, banyak kalangan-kalangan masyarakat kecil yang suara demokrasinya dapat mudah dibeli oleh orang-arang yang ingin menduduki kursi pemerintahan yang memiliki materi yang lebih. Mereka yang ingin berkuasa di pemerintahan melakukan money politic yang tidak dibenarkan dalam demokrasi dan melanggar hukum. Namun rakyat ada yang merasa senang dengan mendapatkan uang-uang tersebut dan itu mayoritas. Bagi mereka mendapatkan uang secara instan adalah merupakan kibaikan dari pada mendapatkan pemimpin-pemimpin yang jujur dan adil. Hal inilah yang memberikan fakta bahwa kondisi ekonomi di Negara Indonesia sangatlah rendah. Selain dari pada itu krisis finansial di Amerika juga berimbas pada Negara Indonesia, hal itu dapat terlihat antara lain dalam:

a. Pasar saham Indonesia yang anjlok

b. Nilai rupiah turun terhadap dollar karena investor pada lari mengejar kebutuhan dollar

c. Suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) naik dan ini kabar buruk bagi perbankan dan sektor riil

d. Ekspor mengalami penurunan yang disebabkan karena permintaan luar negeri menurun.

2. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan

Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, kondisi Negara Indonesia masih rendah, banyak dari rakyat indonesia yang belum bisa mengenyam wajib belajar 9 tahun sebagai pendidikan meskpun pemerintah telah memberi anggaran 20% dari anggaran negara guna peningkatan pendidikan. Masyarakat juga masih merasa kesulitan dalam mengakses kesehatannya karena masih minimnya pos-pos kesehatan utamanya pada daerah-daerah plosok.

Namun pemerintah selalu berupaya untuk memperbaiki kondisi tersebut. seperti halnya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dan UNICEF pada tanggal 16 Desember 2008 menandatangani perjanjian kerjasama senilai US$93.5 juta untuk meningkatkan upaya memperbaiki kondisi anak-anak Indonesia di tahun 2009 dan mendukung pemenuhan hak-hak mereka.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Nina Sardjunani, dan Perwakilan UNICEF Indonesia, Dr. Gianfranco Rotigliano. Dana sebesar US$ 93.5 juta adalah untuk mendukung upaya Pemerintah mengatasi masalah yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, malnutrisi, akses terhadap air bersih dan sanitasi lingkungan, pendidikan dasar, perlindungan anak, HIV/AIDS dan dukungan dalam keadaan darurat. Program-program tersebut akan dilaksanakan di 16 provinsi dan 122 kabupaten serta kota di seluruh Indonesia.

3. Dalam bidang pertahanan keamanan

Sejumlah aksi kriminal, seperti perampokan, penjarahan, dan perusakan yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan asing membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modal atau memperluas usahanya di Indonesia, kondisi keamanan yang labil inilah yang menbuat Negara Indonesia sulit mendapatkan kepercayaan dari negara-negara lain sehinga menunda pertumbuhan negara dan pemerintahan. Hal ini masih ditambah lagi dengan belum terjaminnya kepastian hukum di Indonesia, sehingga lebih membuat persoalan keamanan menjadi kekhawatiran yang menonjol. Publik jajak pendapat sendiri bisa menilai, setidaknya yang tercermin dari pendapat 47,5 persen responden bahwa selama ini situasi penegakan hukum yang menjamin kepastian peraturan berusaha terhadap investor asing masih belum mendukung.

Sementara 43,0 persen responden berpandangan sebaliknya bahwa situasi penegakan hukum sebetulnya sudah cukup menunjukkan indikasi perbaikan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga memberikan sinyal-sinyal positif untuk kemajuan negara. Harapan masyarakat kedepannya akan semakin membaik. Dari sedikit pemaparan tentang kondisi pemerintahan di Indinesia ini dapat disimpulkan bahwa Pemerintah harusnya semakin gigih untuk melakukan perbaikan, baik dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Fakta-fakta Pemerintahan Indonesia

Pemerintah Indonesia menganut sistem presidensial yang dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Sebelum tahun 2004, sesuai dengan UUD 1945, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Pemilu 2004, untuk pertama kalinya Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Kewenangan lainnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pemerintahan Indonesia dari mulai merdeka (orde lama) sampai sekarang (era reformasi) banyak memiliki perbedaan yang signifikan mulai dari bentuk pemerintahan, sifat kepemimpinan, undang-undang, serta penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di dalamnya. Hal ini bisa disebabkan oleh bedanya para pemimpin (presiden) serta para menterinya. Akan tetapi setiap pemerintahan yang dulunya berjaya di Indonesia memiliki segi positif dan segi negatif sendiri-sendiri.

Pada tahun 1950-1959 dimana presiden Soekarno menggunakan sistem pemerintahan konstitusi undang-undana dasar Sementara Republik Indonesia 1950 dengan kabinet parlementer. Pada masa ini terdapat konstituante yang memiliki tugas membuat undang-undang dasar baru. Serta sering terjadinya pergantian kabinet samapi 7 kali. Ini menyebabkan sistem pemerintahan menjadi labil, apalagi saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekritnya yang mengubah sistem pemerintahan semula menjadi sistem demokrasi terpimpin.

Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ini berlangsung selama 9 tahun dari 1959 sampai 1968. Masa ini dirasa menjadi masa yang sangat sulit bagi negara Indonesia, mulai dari sistem pemerintahannya yang membuat PKI mendukung penuh atas apa yang dilakukan Soekarno sampai tindakan-tindakan AS yang melatih perwira rendah dan warga sipil demi mencapai negara yang bebas. Pemdapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Konfrontasi sering terjadi hingga berpuncak pada ganyang malaya. Pemberontakan pun tak bisa dielakkan lagi, atas sistem pemerintahan yang tidak jelas ini. Pemeberontakan terbesar terjadi pada 30 september 1965, kejadian ini membuat Soekarno mengundurkan diri dan menyerahkan kepemerintahan sepenuhnya pada Soeharto.

Era pemerintahan Soeharto (orde baru) berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Orde baru hadir dengan semangat “koreksi total” atas penyimpangan yang dilakukan Orde lama Soekarno. Dalam jangka waktu yang cukup lama itu, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan yang miskin juga semakin lebar. Tak hanya itu, walaupun dirasa negara Indonesia dapat naik di tingkat dunia, tetapi di dalam negaranya sendiri menjadi carut marut, penyimpangan semakin menjadi-jadi. Korupsi, kolusi, nepotisme meraja lela, terkucilnya warga tionghoa, kritik dibungkan dan oposisi diharamkan, serta tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah presiden selanjutnya).

Tahun 1997, menjadi awal dari kehancuran pemerintahan ini antara lain: krisis financial Asia, kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir, harga minyak dan komoditas ekspor lainnya jatuh, rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Puncaknya demo besar-besaran oleh mahasiswa seluruh Indonesia yang menuntut atas turunnya Soeharto. Keadaan semakin diperburuk dengan meninggalnya beberapa mahasiswa yang diduga ditembak oleh polri/TNI. Keadaan yang carut marut ini diakhiri dengan mundurnya presiden Soeharto yang digantikan oleh wakilnya yakni B.J. Habibie pada tanggal 21 mei 1998.

Setelah masa orde baru, datanglah era reformasi. Pada masa ini, rakyat banyak menyimpan harapan penuh kepada pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Habibie. Tetapi kerusuhan juga sering terjadi, apalagi pada masa pemetintahan Gusdur, gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku, dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Gusdur yang ditentang oleh MPR/DPR. Sekali lagi degung MPR bergemuruh dengan para demonstran yang menuntut pengunduran diri dari Gurdur. Gus Dur pun menyerahkan kepeminpinan pada wakilnya yakni Megawati.
Dari masa kepemimpinan megawati hingga sekarang, keadaan pemerintah Indonesia dirasa masih belum banyak mengalami perubahan, terhitung sedikitnya ada 6 kasus korupsi yang masih dalam proses sidang. Dari 6 kasus korupsi tersebut, terdapat 14 tersangka. Selain itu, pengangguran di negara ini masih terhitung besar sebanding dengan tingkat kemiskinan warga. Kerusuhan juga sering terjadi, demonstrasi yang berujung anarki, dan lain-lain. Begitulah fakta-fakta pemerintahan Indonesia dari masa orde lama hingga saat ini.

Faktor-faktor yang mempengaruhi CGG

Dalam usaha mewujudkan clean and good government terdapat delapan aspek fundamental yang sangat mempengaruhi terbentuknya clean and goos government.

1.Partisipasi (Participation)

Semua warga negara berhak terlibat dalam keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Selain itu pemerintah juga harus menjadi public server dengan memberikan pelayanan yang baik, efektive, efisien, tepat waktu serta dengan biaya yang murah, sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat berperan besar dalam pembangunan, salah satunya diwujudkan dengan pajak.

2.Penegakan Hukum (Rule of Law)

Penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa.3 Penegakan hukum sangat berguna untuk menjaga stabilitas nasional. Karna suatu hukum bersifat tegas dan mengikat. Perwujudan good governance harus di imbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Supremasi Hukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan peraturan yang jelas dan tega dan dijamain pelaksanaannya secara benar sertaindependen.

b. Kepastian hukum, bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikasi dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.

c. Hukum yang responsive, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi msyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.

d. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu jabatan maupun status sosialnya sebagai contoh aparat penegak hukum yang melanggar kedisiplinan dan hukum wajib dikenakan sanksi.

e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau pengaruh lainnya. Sayangnya di negara kita independensi peradilan belum begitu baik dan dinodai oleh aparat penegak hukum sendiri, sebagai contoh kecilnya yaitu kasus suap jaksa.

3.Tranparasi (Transparency)

Sistem transparansi sangat penting dalam pembentukan clean and good government. Dalam pengelolaan negara, Goffer berpendapat bahwa terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparasi, yaitu :

a.Penetapan posisi dan jabatan. b.Kekayaan pejabat publik. c.Pemberian penghargaan. d.Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. e.Kesehatan. f.Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik. g.Keamanan dan ketertiban. h.Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

4.Responsif (Responsiveness)

Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus aktif menanggapi dan mencari tahu kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak hanya menunggu aspirasi dari masyarakat saja.

5.Keadilan dan Kesetaraan (Equity)

Asas kesetaraan dan keadilan adalah kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik. Pemerintah harus bersikap dan berprilaku adil dalam memberikan pelayanan terhadap publik tanpa mengenal

Upaya peningkatan CGG

Untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan baik perlu diadakannya pembangunan dibidang penyelenggaraan negara diprioritaskan untuk melanjutkan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan birokrasi yang dapat berperan sebagai fasilitator dan dinamisator penyelenggaraan pembangunan dan turut menciptakan iklim yang mendukung lancarnya proses pemerintahan dan pembangunan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberantas berbagai jenis penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN.

Ada tiga hal yang dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik; diantaranya adalah pengurangan praktik-praktik KKN,meningkatkan kualitas penyelenggara negara,dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Untuk menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktik-praktik KKN dapat dilakukan dengan cara:

a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan;

b. Pemberian sanksi yang tagas dan seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;

d. Peningkatan budaya kerja aparatur yang berakhlak, bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab;

e. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan; f. Peningkatan pemberdayaan penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan KKN.

Untuk meningkatkan kualitas penyelengaraan administrasi negara melalui:

a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;

b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemeritahan;

c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;

d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;

e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-Government, dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Utuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dengan:

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;

b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan

Contoh secara sederhana dalam peningkatan clean and good government adalah:

PRAKTEK GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT DI KALIMANTAN TENGAH

A. ARAH DAN KEBIJAKAN

Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki luas 153.567 Km2 atau 1,5 kali luas Pulau Jawa terletak di tengah-tengah wilayah Asia-Pasifik. Posisi strategis ini didukung oleh kekayaan alam yang melimpah namun belum dapat dikelola secara optimal.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2005 yang merupakan Pilkada Gubernur yang pertama kali di Indonesia telah membawa angin segar bagi kemajuan pembangunan dan perekonomian Kalimantan Tengah. Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah “Membuka Isolasi Menuju Kalimantan Tengah Yang Sejahtera Dan Bermartabat” , kemudian di tuangkan kedalam 12 bidang yang menjadi sasaran/ program (misi) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai dan spirit yang terkandung dalam misi ke-4 bidang Pemerintahan menunjukkan adanya tekad dan komitmen untuk mewujudkan good governance di Provinsi Kalimantan Tengah.

B. IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DI KALIMANTAN TENGAH

Tekad dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (clean government) dimanifestasikan ke dalam program dan kebijakan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat yang merupakan prinsip-prinsip utama good governance.

Langkah-langkah yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mewujudkan good governance dan clean government di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

1. Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Tata Pemerintahan yang Baik antara Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah dengan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah pada tanggal 14 Maret 2006.

2. Penandatanganan Kesepakatan Bersama Ketua KPK Nomor 002/Pemprov Kalteng-KPK/III/2006 dan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 790/447/2006 tanggal 14 Maret 2006 dalam rangka Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Gubernur Kalimantan Tengah di bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP.74/KPK/12/2004 dan Nomor 423 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004.

4. Membentuk Tim Pelaksanaan Program Good Governance melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118.44/109/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Program Kerja dalam rangka mewujudkan Tata Pemrintahan yang Baik sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Jajaran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diikuti oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Tengah.

5. Tim Pelaksanaan Program Good Governance di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah telah memperbaharui Rencana Aksi Penerapan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118.44/109/2008 Tahun 2008 tanggal 17 Maret 2008.

6. Menetapkan pilot project Pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/55/2007.

7. Meminta Kabupaten/ Kota untuk menunjuk 1 (satu) Kecamatan sebagai Daerah Percontohan (pilot project) pelaksanaan program Tata Pemerintahan yang Baik (yang sudah menetapkan : Kab. Kapuas, Kab. Katingan, Kab. Gunung Mas, Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya).

8. Masing-masing Provinsi, Kabupaten/ Kota telah menetapkan Rencana Aksi Program Jangka Pendek.

C. HASIL YANG TELAH DICAPAI

A. Bidang Peningkatan Kapasitas PEMDA

1. Pemberian tambahan penghasilan (Tunjangan Kesejahteraan Daerah), untuk tahun 2007.

2. Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan semua Kabupaten/ Kota.

3. Adanya peningkatan disiplin pegawai dengan sistem absensi elektronik 3 (tiga) kali sehari mulai tahun 2007.

B. Bidang Peningkatan Pelayanan Sektor Publik

I. Bidang Kesehatan

1. Pelayanan Satu Pintu dan perbaikan sistem akuntansi keuangan (billing system) pada RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, RSUD Kabupaten Kapuas, RSUD Kabupaten Kotawaringin Barat dan RSUD Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga tidak mampu melalui ASKESKIN di semua Kabupaten/ Kota yang saat sekarang ini menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

3. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 telah melakukan peninjauan lapangan bidang pelayanan publik di :

a. Provinsi dan Kota Palangka Raya (Puskesmas Pahandut, Puskesmas Bukit Hindu dan RSUD Dr. Doris Sylvanus, Kantor Pelayanan Perizinanan, Balai Pengujian Kendaraan, dan ruas jalan Palangka Raya – Buntok).

b. Kabupaten Kapuas (RSUD Dr. H. Soemarno Sostroatmojo, Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, dan SAMSAT)
 Kabupaten Pulang Pisau (RSUD Pulang Pisau)

c. Kabupaten Kotawaringin Barat (RSUD Sultan Imanuddin, Unit Pelayanan Perizinan dan SAMSAT)

d. Kabupaten Katingan (RSUD Kasongan)

II. Bidang Pendidikan

1. Pembebasan biaya pendidikan dasar (Wajib Belajar 9 Tahun) di Kota Palangka Raya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Rehabilitasi gedung-gedung sekolah telah dilakukan secara bertahap oleh semua Kabupaten/ Kota yang didukung Kesepakatan Bersama (MoU) antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Gubernur Kalimantan Tengah dan antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Bupati/ Walikota se-Kalimantan Tengah.

Inilah gambaran dan contoh secara singkat dalam peningkatan mutu dalam pencapaian clien and good goverment. Harapannya hal tersebut dapat menjadikan contoh Negara Indonesia dalam pencapaiannya.

Sumber : Wikipedia.org

Disusun oleh Kelompok Mahasiswa Program studi Geofisika UGM: 1. Dendy setyawan 08/PA/12094, 2. Putra pratama 08/PA/12074, 3. Arief purwa adi 08/PA/12084, 4. Maria rosalita 08/PA/12110, 5. Budiarjo 08/PA/12113, dan 6. Rudi cahyono 08/PA/12115.

About these ads

Discussion

Comments are closed.

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 269 other followers

%d bloggers like this: